MANAJEMEN PENANGANAN BENCANA DI JAWA TENGAH DI PROVINSI JAWA TENGAH

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah yang menyimpan potensi bencana alam yang beragam, diantaranya kekeringan, banjir, tanah longsor, angin topan, letusan gunung api, dan tsunami. Potensi bencana tersebut bisa muncul sesuai letak geografis masing-masing kabupaten dan kota dan sewaktu-waktu bisa mengancam keselamatan masyarakat Jawa Tengah, sehingga penerapan manajemen bencana sangat perlu dipersiapkan.

Manajemen bencana merupakan serangkaian proses aktivitas terpadu yang menanggapi eksistensi dan potensi bencana, meliputi pemahaman pada bencana, penyebab dan dampak bencana, dan penyusunan rencana manajemen bencana yang efektif. Proses tersebut membutuhkan identifikasi dan pendekatan-pendekatan strategis yang secara efektif bisa mengurangi dampak dari suatu bencana. Identifikasi atas kemungkinan terjadinya bencana primer, kemungkinan adanya bencana sekunder, dan identifikasi potensi daerah terdampak mutlak dilakukan, karena proses ini mengenali kemungkinan adanya bencana potensial yang mengancam kehidupan masyarakat. Deteksi dini potensi bencana ini memberikan implikasi bahwa bencana bisa diprediksi dan setiap risiko bisa diminimalisir.

Dalam manajemen bencana, menyiapkan susunan rencana manajemen bencana yang efektif juga mutlak dilakukan. Penyusunan rencana yang baik akan mempermudah pencapaian target dan pengurangan risiko bencana bagi masyarakat. Penyusunan rencana yang baik juga menunjukkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana dan penanganan risiko pasca terjadinya bencana.

Negara mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan, keselamatan dan pelayanan kebutuhan dasar warganya. Undang-undang Nomor 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi dan menyeluruh. Kualitas penanggulangan bencana dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa upaya, antara lain:

  1. Menurunkan ancaman;
  2. Menurunkan kerentanan;
  3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparatur.

 Guna menjalankan fungsi pemerintah, maka sesuai RPJM Provinsi Jateng 2008-2013 telah disusun Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dengan target dan indikator capaian sebagai berikut :

  1. Meningkatnya kemampuan masyarakat dan aparatur dalam melakukan upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana;
  2. Meningkatnya penyelamatan dan evakuasi terhadap korban bencana, penanganan pengungsi dan pemulihan sarana prasarana vital untuk aktifitas masyarakat;
  3. Meningkatnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan;
  4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana, perlatan dan logistik bencana.

 

Simpulan dan Saran:

  1. Penyusunan Strategi Komprehensif dalam manajemen resiko bencana di Jawa Tengah;
  2. Penguatan kelembagaan dengan memasukkan manajemen resiko bencana ke dalam target-target jangka pendek dan jangka panjang, terutama menangkap dampak dari program-program yang berkaitan dengan kaum miskin serta pada upaya mengurangi kerentanan yang lebih dari sekedar mengurangi kerugian.
  3. Penyediaan Peta Kerawanan Bencana dilengkapi dengan Peta Risiko Bencana tiap desa untuk mempermudah identifikasi tingkat kerawanan dan prediksi kemungkinan terjadi bencana pada masa mendatang.
  4. Penyusunan Perda Bencana
  5. Perlu disusun kebijakan atau program baik makroekonomi, struktural, dan sosial, untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan yang memihak si miskin.
  6. Penyusunan rencana kontijensi tiap-tiap bencana dan potensi bencana.
  7. Pembuatan jalur evakuasi yang tepat untuk mempermudah lalu lintas petugas terkait, relawan, dan bantuan pendukung.
  8. Longitudinal Survey pada masyarakat terdampak dari pada saat terjadinya bencana sampai dengan pasca masa pemulihan.
  9. Tempat Evakuasi Akhir yang dilengkapi dengan fasilitas Puskesmas, kelompok usaha, sarana MCK, akses dengan pasar tradisional yang terdapat link dengan institusi perdagangan, dan rumah bercinta.
  10. Pemanfaatan media komunikasi yang lebih cepat dan murah untuk penyebaran informasi kebencanaan, misal horn masjid dilengkapi dengan bunyi sirene dan radio yang disetel pada frekuensi tertentu untuk menangkap pesan tanda bencana.
  11. Peningkatan ekonomi masyarakat terdampak dengan pendekatan klaster.
  12. Peningkatan aksesibilitas masyarakat pada Peta Risiko Bencana melalui situs atau media cetak.
  13. Pelestarian dan sosialisasi kearifan lokal dalam tanggap bencana; teriakan “smong” di Simelue, teriakan “lampor” (lahar hujan) di DIY, suara bambu pecah sebagai pertanda datangnya awan panas di DIY, dan “bagpack” yang berisi makanan kecil dan perlengkapan mandi di Jepang.
  14. Pelatihan dan Penerapan Mekanisme Penanganan Dini secara efektif, seperti kasus di Bangladesh; waktu 3 bulan pasca bencana banjir, masyarakat tidak perlu pindah tetapi membuat karamba.

Kajian ini sudah dilaksanakan pada hari Kamis, 15 September 2011, bertempat di gedung DRD Jateng

Penganggungjawab kegiatan : Ir. Dwiyanto JS, MS

Laporan Manajemen Bencana

Comments are closed.